Debat Capres Versi Indonesia

Rakyat boleh berharap bahwa demokrasi telah semakin menunjukkan habitatnya di Indonesia. Hal ini, antara lain, ditandai dengan debat calon presiden (Capres), kontestan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Walaupun ronde pertama Kamis 18/6 malam belum menyuguhkan aksi saling sanggah antarkontestan. Tapi, setidaknya (mungkin) itulah debat Capres versi Indonesia, tidak harus versi Amerika.

Debat Capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu diikuti tiga peserta (Capres), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Debat ronde pertama bertema mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Dimoderatori Rektor Universitas Paramadina Dr. Anies Baswedan, berlangsung dalam empat sesi di Studio Transcorp, Jakarta, Kamis 18/6/09 malam.

Pada sesi pertama diberikan kesempatan kepada ketiga Capres menyampaikan visi sesuai tema, masing-masing 10 menit. Sesi kedua, moderator mengajukan pertanyaan yang sama kepada ketiga Capres, masing-masing menjawab dalam dua menit. Sesi ketiga, moderator mengajukan satu pertanyaan berbeda kepada masing-masing Capres yang dijawab selama dua menit. Kemudian diberikan kesempatan satu setengah menit kepada Capres lain untuk menanggapi. Setelah itu, diberi kesempatan durasi satu menit lagi kepada Capres yang giliran ditanya untuk memberi tanggapan. Setelah itu, sesi keempat, masing-masing Capres diberi waktu satu menit menyampaikan kata penutup.

Pada sesi ketiga, sebenarnya terbuka peluang saling adu argumentasi antarcapres. Namun, dalam debat pertama ini, tidak ada tanggapan yang berbeda (perdebatan), tetapi pendapat yang saling melengkapi. Barangkali, inilah formula baru debat Capres versi Indonesia.

Saat moderator mengajukan pertanyaan kepada Megawati berkaitan slogannya “Mega Pro Rakyat" khususnya tentang apa yang akan dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) apabila terpilih sebagai presiden. Megawati menjawab perlindungan kepada TKI harus diberikan terlebih dahulu di dalam negeri, melalui pelatihan dan kontrak kerja yang jelas, karena perlindungan setelah mereka berada di luar negeri lebih sulit untuk dilakukan.

SBY yang mendapat giliran pertama menanggapi, menyatakan setuju 200% dengan Megawati bahwa perlindungan harus terlebih dahulu dilakukan di dalam negeri. “Saya setuju 200% dengan pandangan Ibu Megawati,” kata SBY, lalu memberi tanggapan yang melengkapi tentang perlu perbaikan kerja sama yang baik di luar negeri.

Begitu pula JK mengawali tanggapannya dengan kalimat:“Tentu saya sependapat dengan Ibu Mega, karena itu saya lakukan juga ketika saya jadi Menko Kesranya.'' Lalu JK melengkapi dengan menekankan perlu ada MoU antarnegara dan lawyer di setiap kedutaan. Maka, ketika Megawati diberi kesempatan untuk menanggapi kembali komentar dua pesaing, yang mantan menterinya itu, dia tersenyum dan hanya berkata singkat: “Ya, semua ngikut saya.” Megawati pun mengatakan:“Cukup!”

Nyaris tidak ada diferensiasi (perbedaan) pendapat antarcapres juga terlihat saat SBY ditanya berkaitan slogannya “Lanjutkan!” khususnya tentang kejahatan hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Menurut SBY, penyelesaian masalah HAM masa lalu tidak melulu masalah hukum. Karena, dalam beberapa hal ada kerumitan tertentu untuk menyelesaikan dugaan kasus HAM masa lalu. Maka, di masa pemerintahannya diusahakan dimunculkan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).Namun, hal itu tidak terwujud mengingat pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, menurut SBY, ada pilihan lain dalam penyelesaiannya. ''Truth and reconsiliation , atau cara mirip itu bisa kita pikirkan bersama,” katanya.

JK yang diberi kesempatan pertama menanggapi, langsung mengangguk. ''Tentu saya setuju, karena saya masih wapres juga,'' katanya disambut tawa hadirin. Namun, JK menambahkan perlunya melihat ke depan. ''Kalau lihat ke belakang saja, lihat kaca spion saja, tidak bisa maju,'' katanya. JK pun mengutip falsafah mandela: forgive but not forget.

Megawati yang terlihat lebih santai, juga memberi tanggapan yang menghangatkan suasana. ''Kalau JK bilang setuju, saya oposisi juga setuju,'' kata Megawati, seraya menegaskan, penegakan HAM tidak secara individu, tapi diselesaikan secara berbangsa dan bernegara.

Hal yang sama juga berlangsung ketika giliran Jusuf Kalla diajukan pertanyaan sesuai slogannya “Lebih Cepat Lebih Baik” khususnya tentang upaya untuk memberantas pungutan liar. Kalla menjawab, harus ada standar kinerja dan penilaian terhadap para birokrat yang sering terlibat skandal pungli. JK menyatakan menyelesaikan pungli perlu target dan performance. Misalnya, berapa lama penerbitan KTP, sehingga bila ada pelanggaran akan ketahuan. ''Semua pelanggaran harus ada hukumannya, baik administrasi, pidana, atau pemecatan,'' katanya.

Begitu pula Megawati menyatakan setuju dengan Kalla. ''He, he ... menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Kalla, karena harus mempertahankan slogan lebih cepat lebih baik,'' kata Megawati seraya tersenyum. Yang diperlukan, kata Mega menambahkan, kembali ke pembangunan mental bangsa. “Bila tidak, apa yang ingin dilakukan Pak Kalla, mungkin berjalannya tak lebih cepat dari yang diinginkan.''

SBY menanggapi JK: “Saya setuju dengan Pak Jusuf Kalla. Pengawasan, disiplin, serta mekanisme punishment and reward harus diterapkan.” Lalu SBY menambahkan, sosialisasi harus jelas. “Saya berterima kasih kepada Pak SBY dan Ibu Mega yang mendukung ucapan saya,” kata Kalla menanggapi.

Debat Bersahabat
Perdebatan yang bersahabat. Dalam artian, pemaparan pandangan dengan saling melengkapi. Ketiga Capres terlihat saling menghormati. Apalagi SBY dan JK tampak masih memandang Megawati sebagai senior. Maklum, SBY dan JK, yang kini sedang menjabat presiden dan wakil presiden, pernah menjadi pembantu presiden (Menko Polkam dan Menko Kesra) Megawati.

Acara debat Capres itu dimulai pukul 19.00. SBY datang lebih awal, sekitar pukul 18.45 WIB dengan memakai batik merah. Disusul, Kalla datang pukul 18.46 WIB dengan memakai jas hitam. Mega datang dua menit kemudian, pukul 18.48. Ketiganya saling bersalaman saat berada di ruang tunggu.

Debat itu disiarkan langsung Trans TV. Sayang, tidak disiarkan langsung TVRI, KPU tak memberi penjelasan. Sesi penayangan iklan, sangat dominan memotong-motong acara debat itu. Sangat terasa ada dominasi ekonomi pasar dalam penyiaran acara debat Capres itu. Sesi iklan, sangat terasa kurang pantas dan patut dalam acara seperti ini. Namun, sesi iklan itu rupanya digunakan para Capres beristirahat dan berdiskusi dengan anggota tim suksesnya.

Sesi pertama, tiap Capres memaparkan visi dan misi sesuai tema. Megawati, dipersilakan moderator tampil lebih dulu. Ia tidak terlihat memaparkan pandangannya dengan menggunakan teks. SBY yang tampil pada giliran kedua, tampak dengan teks di tangannya. Lalu Jusuf Kalla memaparkan visi juga tidak tampak menggunakan teks.

Masing-masing diberi durasi waktu 10 menit. Megawati dan SBY menyisakan 1 menit 30 detik dari alokasi waktu 10 menit. Sementara, JK menyisakan sekitar 2,5 menit.

Megawati Soekarnoputri memaparkan visi dan programnya, yang antara lain poin-poinnya sebagai berikut: (1). Prinsipnya harus merujuk pada amanat konstitusi dan keinginan founding fathers. (2) Perlunya pembangunan mental bangsa. (3) Menciptakan pemerintah yang melayani dan mengayomi masyarakat, bukan melayani dirinya sendiri. (2) Menyelesaikan persoalan tata pemerintahan yang baik, karena untuk mengurus KTP pun sangat sulit, perlu waktu dan biaya mahal; (3) Melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki kesejahteraan aparat pelayan publik, meningkatkan mental dan moral aparat pemerintah agar jujur dan disiplin. (4) Mempertahankan jalannya demokrasi dalam proses reformasi. (5) Menjamin kebebasan pers, HAM seluruh warga bangsa dan penegakkan hukum.

Susilo Bambang Yudhoyono: (1) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). (2) Pengawasan dan pencegahan KKN. (3) Mereformasi birokrasi di pusat dan daerah dan meningkatkan kemampuan pejabat pemerintah (capacity building). (4) Menegakkan supremasi hukum yang adil, transparan dan tidak pandang bulu, dan mencegah anarki, kekerasan, dan hukum rimba. (5) Melanjutkan dan meningkatkan penegakan HAM, memberi perlindungan kepada perempuan dan anak-anak. (6) Menerapkan politik nondiskriminasi.

Jusuf Kalla: Untuk mencapai tujuan bangsa yang ada di konstitusi, pemerintah, dari presiden sampai lurah, harus menggerakkan bangsa ini melalui program: (1) Kemandirian ekonomi bangsa. (2) Pemerintah yang mempunyai program, amanah, bersih, efektif, dan memiliki kemampuan SDM, sistem dan prosedur. (3) Pemerintahan yang demokratis, sehingga efektif dari bawah maupun dari atas. (4) Pemerintah harus melayani rakyat dengan cepat, murah, dan transparan serta memiliki target waktu dan tujuan dalam menyelesaikan masalah. (5) Pemerintah harus akuntabel dan mendapat punishment and reward. (6) Hukum harus memberi keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat.

Debat Capres 2009 berlangsung tiga ronde. Ronde kedua dilakukan pada 25 Juni 2009 dengan tema: "Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran" dan dimoderatori pengamat ekonomi, Aviliani MSc. Ronde ketiga, 2 Juli bertema: "NKRI, demokrasi dan otonomi daerah", moderator Dekan Fisip UGM, Prof Dr Pratikno.

Selain itu, juga diadakan Debat Cawapres dalam dua ronde. Ronde pertama, 18 Juni bertema: "Pembangunan jati diri bangsa," moderator Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Komaruddin Hidayat. Ronde kedua, 30 Juni bertema: "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia." Moderator Ketua Umum IDI, Dr dr Fachmi Idris. ► rbh  (19/06/09)

*TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)